Analisis Isi Konten Media Sosial Instagram Pemerintah Indonesia di Tingkat Kementerian dan Lembaga

Abstract

Lembaga pemerintah membutuhkan kanal media sosial sebagai alat komunikasi publik untuk menyebarkan kebijakan, program, dan informasi publik. Hal tersebut dikarenakan kenaikan pengguna internet dan media sosial dalam aktivitas masyarakat. Pemerintah perlu menggunakan kanal media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas di tengah tingkat kepercayaan publik terhadap komunikasi dan informasi pemerintah yang masih rendah. Maka menjadi kajian menarik tentang bagaimana upaya pemerintah dalam memanfaatkan dan mengoptimalisasi penggunaan media sosial.  Tujuan penelitian adalah menganalisis isi substansi konten, yaitu jenis dan sifat konten yang terkait pada sejumlah hal seperti apa yang khalayak butuhkan dan pesan apa yang perlu dikomunikasikan konten kepada khalayak. Penelitian juga menganalisis struktur konten tentang bagaimana konten diprioritaskan, diatur, diformat, dan ditampilkan dalam media. Adapun objek yang dianalisis adalah media sosial instagram di 100 kementerian dan lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang berfokus pada analisis penggunaan media sosial Instagram oleh kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia. Metode ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif terkait aktivitas digital pemerintah serta menganalisis efektivitas substansi dan struktur konten yang diterapkan. Instagram dipilih sebagai fokus utama karena merupakan platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh kementerian/lembaga. Hasil penelitian menyebutkan bahwa setiap instansi memiliki ragam kebutuhan dengan strategi yang juga berbeda dalam menggunakan media sosial instagram. Kementerian sudah lebih mengoptimalkan media sosial instagram daripada lembaga. Menariknya, lembaga lebih banyak memproduksi konten daripada kementerian, namun masih belum optimal. Sementara, rerata instansi kementerian masih mengedepankan ketokohan personal dan instansi lembaga mengedepankan informasi publik, walau juga masih dominan mengedepankan unsur pimpinan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat membuat standar dalam pengelolaan media sosial, khususnya dalam produksi struktur dan substansi konten sehingga lebih optimal menyampaikan informasinya dan berinteraksi dengan audiens.