COMMUNITY PERCEPTION TOWARD THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES IN LICENSING SERVICES ON THE OFFICE OF INVESTMENT AND INTEGRATED LICENSING SERVICES OF SLEMAN REGENCY
DOI:
https://doi.org/10.56873/jimik.v3i1.12Abstrak
This research is motivated by the existence of public complaints about the quality of services in the Office of Investment and Integrated Licensing Services (DPMPPT) of Sleman Regency including slow permit processes, limited human resource competence, and expensive permit
management fees. The purpose of this study is to determine public perceptions of the quality of public services in DPMPPT Sleman Regency licensing services. This research used descriptive quantitative method. The data were collected through questionnaire, interview, and documentation. The conclusion of this research is that community perception toward quality service at the Office of Investment and Integrated Licensing Service of Sleman Regency can be categorized as excellence in terms of complaint and suggestion handling. The quality of service that is categorized as good are requirement, system, mechanism, and procedure, fee, specification product of services, officer competence, officer attitude, and facility and infrastructure. Moreover, the quality of completion time is categorized as not good.
Unduhan
Referensi
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara
RI Tahun 2004, Nomor 125. Jakarta:
Sekretariat Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Lembaran Negara
RI Tahun 2009, Nomor 112. Jakarta:
Sekretariat Negara.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
KEP/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: KEP/23/M.PAN/2017 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Buku:
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka
Cipta.
Ferdinand, A. (2014). Metode Penelitian
Manajemen. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate
Dengan Program SPSS. Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Hadi, S. (2009). Analisis Butir Instrumen Angket,
Tes dan Skala Nilai dengan “Basicaâ€.
Yogyakarta: Andi Offset
Hair Jr, J. F. (2010). Multivariate Data Analysis.
Essex: Pearson.
Lembaga Administrasi Negara. (2007). Modul
Paradigma Kebijakan Pelayanan
Publik di Era Otonomi Daerah. Diklat
Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas,
dan Pengelolaan Mutu Eselon 4. Jakarta:
LAN.
Mulyana, D. (2009). Ilmu Komunikasi:
Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Rakhmat, J. (2012). Psikologi Komunikasi.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Ridwan dan Sudrajat. (2009). Hukum
Administrasi Negara dan Kebijakan
Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.
Walgito, B. (2010). Pengantar Psikologi Umum.
Yogyakarta: Andi Offset.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sedarmayanti. (2014). Sumber Daya Manusia
dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar
Maju.
Sutedi, A. (2011). Hukum Perizinan dalam
Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar
Grafika.
Jurnal:
Hetami, A. A. (2008). Pengaruh Motivasi,
Kemampuan dan Disiplin Terhadap
Kinerja Karyawan pada Sebuah Persero
Asuransi. POLIBIS – Jurnal Ekonomi dan
Bisnis, 6(4), 66-82.
Suryadi. (2010). Penanganan Keluhan Publik
pada Birokrasi Dinas Perizinan. Jurnal
Penelitian, 23(4), 293-303.
Skripsi:
Ashariyah, N. (2017). Analisis Kualitas Pelayanan
di Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
Program Studi Pendidikan Administrasi
Perkantoran, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Yogyakarta: Skripsi.
Sari, A. N. (2015). Pelaksanaan Pelayanan
Prima di Kantor Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta. Program Studi Pendidikan
Administrasi Perkantoran, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta:
Skripsi.
Internet:
Aini, N. (15 Mei 2014). Layanan Perizinan Sleman
Jadi Satu Atap. Dipetik 25 Desember
dari https://www.republika.co.id/
berita/nasional/jawatengahdiy%20
nasional/14/05/15/n5m3r6-layananperizinan-
sleman-jadi-satu%20atap.
Razak, A. H. (20 Juli 2017). Proses Perizinan
Lambat, FORPI Serukan Pembenahan.
Dipetik 25 Desember 2018 dari http://
old.solopos.com/2017/07/20/pemkabsleman-
proses-perizinan-lambat-forpiserukan-
pembenahan-835052.
Ridwan. 2017. Ribet dan Mahalnya Pengurusan
Izin di Pemkab Sleman. Dipetik 25
Desember 2018 dari https://sleman.
sorot.co/berita-182-ribet-dan-mahalnyapengurusan-
izin-di-pemkab-sleman.html.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Penulis yang diterbitkan dengan jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Penulis  mempertahankan hak cipta dan memberikan jurnal hak publikasi pertama dengan karya yang secara bersamaan dilisensikan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons  yang memungkinkan orang lain untuk berbagi karya dengan pengakuan atas kepenulisan karya dan publikasi awal dalam jurnal ini.
- Penulis  dapat masuk ke dalam pengaturan kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi terbitan jurnal dari karya tersebut ( misalnya  , pengirimannya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di jurnal ini.
- Penulis  diizinkan dan didorong untuk memposting karya mereka secara online (misalnya, di repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengiriman, karena dapat mengarahkan pada pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.Â
- Artikel dan semua materi terkait yang diterbitkan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0  .